Kesepakatan itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai rapat koordinasi terbatas menteri-menteri bidang pangan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

Rakortas itu turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

“Baru saja disepakati bahwa nanti penyuluh pertanian yang sekarang tersebar di berbagai daerah, nanti akan diatur melalui Perpres (Peraturan Presiden), itu akan diatur oleh (pemerintah) pusat, CQ (casu quo) Menteri Pertanian sehingga nanti akan ada harmonisasi,” kata Zulhas dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Zulhas menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 38.000 penyuluh pertanian.

Para penyuluh, yang diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, saat ini masih berada di bawah pemerintah daerah.

“Sekarang jumlahnya dari 37.000 (penyuluh), hampir 38.000 akan dilengkapi nanti, satu desa satu penyuluh pertanian,” kata Zulhas.

“Jadi penyuluhan, disepakati tadi satu poin, nanti akan ditangani oleh (pemerintah) pusat, CQ (dalam hal ini) Kementerian Pertanian,” tutur Zulhas.

Selain itu, rakortas juga menegaskan langkah pemerintah untuk tidak impor garam konsumsi mulai 2025.

Langkah-langkah tersebut, lanjut Zulhas, dilakukan menuju Indonesia swasembada pangan seperti arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Bapak Presiden sudah menyampaikan, (swasembada pangan) maju lagi pada 2027. Jadi waktu kita pendek sekali,” kata Zulhas.